Water is Politics

NA, Jakarta (7/4). Ada pernyataan menarik dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang disampaikan dalam UN 2023 Water Conference atau Konferensi Air PBB 2023 di New York, Amerika Serikat, 26 Maret lalu. “Water is politics,” ujarnya, dalam keterangan tertulis belum lama ini, seperti dikutip dari liputan6.com.

Hal ini, menurut Basuki, dimaksudkan bahwa pengelolaan air dan sanitasi memiliki keterkaitan kuat dengan kondisi politik di suatu negara. “Untuk itu, dibutuhkan komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan, baik di tingkat global, nasional, regional, maupun lokal dalam mengatasi tantangan air,” sambungnya.

Kita tahu, air adalah sumber daya alam yang strategis. Air menjadi menjadi sandaran manusia, bukan hanya untuk kebutuhan-kebutuhan dasar, tapi juga untuk melakukan pengembangan teknologi dan pertanian. Kelangkaan air minum yang terus mengintai saat ini sering menjadi kontributor konflik politik di seluruh dunia. 

Berkurangnya ketersediaan di satu sisi, dan meningkatnya kebutuhan akan air di sisi lain membuat banyak pihak meramalkan bahwa air bersih akan menjadi “minyak berikutnya”. Artinya, ia menjadi sumber daya yang diperebutkan banyak negara.

Untuk mengantisipasi itu, dibutuhkan kebijakan air yang komprehensif. Kebijakan sumber daya air sering disebut juga sebagai pengelolaan sumber daya air atau pengelolaan air. Hal ini mencakup proses pembuatan kebijakan dan undang-undang yang memengaruhi pengumpulan, penyiapan, penggunaan, pembuangan, dan perlindungan sumber daya air. 

Kebijakan air seyogianya tidak hanya bersifat lokal dan nasional tetapi harus dipikirkan juga dalam kaitannya dengan kepentingan global. Karena cekungan air tidak sejalan dengan batas negara, kebijakan sumber daya air juga ditentukan oleh perjanjian internasional yang dikenal sebagai hidropolitik. 

Menteri Basuki juga menyampaikan perlunya mekanisme dan agenda rencana aksi pada sektor air sebagai tindak lanjut dari Konferensi Air PBB 2023. Sebagai tuan rumah World Water Forum (WWF) atau Forum Air Dunia ke-10 pada 2024, Pemerintah Indonesia siap menjadi platform untuk mengevaluasi dan melanjutkan upaya pencapaian target dan tujuan Konferensi Air PBB 2023.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *